Capres dan RPJMN 2014-2019 – Okezone

ANALISA EKONOMI

Senin, 15 Juli 2013 10:31 wib

Koran SINDO -

JELANG Pemilu 2014, fenomena capres-cawapres kembali menjadi perhatian masyarakat, baik dalam negeri maupun masyarakat di sejumlah negara sahabat. Bagi siapa pun yang akan maju sebagai capres tahun depan, persiapan perlu dilakukan sejak saat ini.

Tidak hanya persiapan strategi kampanye pemenangan, melainkan juga agenda dan program pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan kalau terpilih. Bilamana terpilih, visi, misi, dan program presiden menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014–2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Di dalamnya termuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas wilayah, gambaran perekonomian dan kerangka ekonomi makro, serta arah kebijakan fiskal. Prinsip keberlanjutan (continuity) dan perbaikan (improvement) perlu mendasari penyusunan visi, misi, dan program pembangunan ekonomi nasional yang akan diusung tiap capres.

Hal-hal yang telah baik dan dicapai pada periode sebelumnya perlu diteruskan sembari memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang. Dalam ilmu manajemen strategi dan ekonomi-pembangunan, kita mengenal istilah pathdependency. Itu berarti proses berikutnya akan sangat ditentukan oleh proses terdahulu. Dalam konstruksi bernegara, meskipun dimungkinkan, reinventing the wheelatau model pembangunan dengan perubahan radikal terlepas dari proses sebelumnya, hal tersebut akan memakan biaya yang sangat mahal.

Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara di Eropa membangun basis industri secara bertahap dan lintas generasi. Model pembangunan berbasis sumber daya alam meningkat ke industri ringan, industri menengah, industri berat, elektronik, ICT dan teknologi yang lebih maju. Penahapan selalu dilakukan meskipun dengan kecepatan yang berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Di era Presiden Soeharto kita memiliki Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang melakukan penahapan pembangunan. Rencana dan target pembangunan lima tahun berikutnya didasarkan pencapaian lima tahun sebelumnya. Di era Reformasi, dengan mekanisme pemilihan capres secara langsung, rencana pembangunan lima tahun berikutnya berdasarkan program kampanye capres.

Tentunya dengan menjalankan ekonomi konstitusi berdasarkan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan RPJP. Paradigma keberlanjutan dan penahapan pembangunan ekonomi perlu dipahami oleh tim perumus tiap kandidat capres. Ekonomi Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses yang sangat panjang. Pasca-Reformasi, ekonomi Indonesia menunjukkan proses pemulihan yang sangat cepat, mendalam, dan signifikan. Perbaikan demi perbaikan terus kita lakukan secara berbangsa dan bernegara.

Sekarang, ekonomi Indonesia menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Indonesia adalah negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di ASEAN dan menjadi anggota G-20. Daya beli masyarakat terjaga dan kelas menengah terus tumbuh. Investasi di sektor riil terus bergerak baik yang dilakukan melalui belanja pemerintah, swasta nasional, BUMN maupun penanaman modal asing.

Indikator kesejahteraan seperti serapan tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan, dan pemenuhan prasarana dasar juga menunjukkan perbaikan. Capaian positif selama ini perlu diteruskan dan bahkan ditingkatkan pada 2014–2019. Namun, tantangan yang akan dihadapi ke depannya tidak menjadi lebih sederhana. Baik tantangan yang bersumber dari eksternal maupun internal.

Secara garis besar ekonomi Indonesia perlu terus ditingkatkan daya tahan (resilient), daya saing (competitiveness), pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan pembangunan. Secara lebih spesifik beberapa tantangan yang perlu dicermati dan dicarikan solusi oleh siapa pun yang akan maju sebagai capres-cawapres 2014 adalah sebagai berikut.

Pertama, kemajuan ekonomi Indonesia pasca-Reformasi telah menarik investor dunia baik di sektor keuangan-pasar modal maupun sektor riil. Tantangan kita 2014–2019 terkait akan hal ini adalah sebagai berikut.

1. Terus meningkatkan kemampuan dunia usaha lokal untuk berkompetisi dan mengambil peran lebih besar untuk memanfaatkan pasar domestik. Saat ini gerakan kewirausahaan dan stimulus terhadap pengusaha daerah tengah dilakukan dan ke depannya perlu lebih kita intensifkan.

2. Derasnya aliran investasi asing di pasar keuangan dan pasar modal membuat ekonomi Indonesia lebih terintegrasi dan sensitif terhadap isu ekonomi global. Hal itu tecermin akhir-akhir ini, yaitu dampak dari rencana pengurangan quantitative-easingdi Amerika Serikat memengaruhi pelemahan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah.

Kecepatan dalam pengambilan kebijakan (policy response), kehati- hatian kebijakan fiskal, koordinasi otoritas fiskal-moneter, dan tetap menjaga serta meningkatkan fundamental ekonomi merupakan prinsip-prinsip dasar yang perlu terus dilakukan. Perkembangan ekonomi-politik-teknologi dunia 2014–2019 akan lebih sulit diprediksi dan pengaruhnya ke ekonomi Indonesia membutuhkan kewaspadaan dan kecepatan menjawab secara kolektif.

Kedua, tantangan pembangunan ekonomi dalam negeri untuk terus mewujudkan masyarakat Indonesia lebih makmur, maju, merata, dan berkeadilan pada 2014–2019. Keseimbangan pembangunan berkelanjutan antara tujuan dan motif ekonomi-sosial-lingkungan hidup juga perlu dirumuskan.

Dari sisi fiskal, terus meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak dan nonpajak juga penting untuk mengurangi defisit fiskal. Sejumlah program percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor riil juga perlu diteruskan. Untuk menopang ekonomi Indonesia 2014– 2019, Indonesia terus membutuhkan pembangunan sumber energi, konektivitas (pelabuhan, bandara udara, jalan, rel kereta api, telekomunikasi), kawasan industri, dan UMKM.

Besarnya jumlah populasi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat keamanan pasokan pangan (pertanian, peternakan, kelautan), penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik menjadi krusial. Ketiga, pada 2014–2019 terdapat hal-hal penting seperti hadirnya ASEAN Economic Community (AEC) yang efektif berlaku Desember 2015 dan pelaksanaan Agenda Pembangunan Dunia Pasca-MDGs 2015 juga memerlukan perhatian bagi pasangan capres-cawapres 2014.

Optimalisasi dan industrialisasi sumber daya alam Indonesia juga perlu terus dilakukan. Selain itu, sumber daya alam kelautan (energi, transportasi, pariwisata, pangan, farmasi) perlu dijadikan salah satu basis agenda pembangunan 2014–2019. Pasalnya Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki sumber daya laut yang berpotensi menjadi sumber keunggulan daya saing nasional, selain sektor perkebunan dan pertambangan.

Dengan prinsip pembangunan ekonomi berbasis pencapaian periode sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan, kita optimistis Indonesia akan menjadi negara maju lebih cepat dari perkiraan semula pada 2045. Kuncinya adalah gabungan kesinambungan dan perbaikan program pembangunan ekonomi nasional, disertai dengan pemantapan demokrasi serta terjaganya stabilitas politik-keamanan dalam negeri.

PROF FIRMANZAH PhD
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

(Koran SINDO//wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini