KPU Tinggal Sempurnakan Aturan Kampanye Pemilu 2014

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan jika aturan kampanye Pemilu 2014 sudah memiliki payung hukum sejak 10 Januari 2013. Aturan kampanye tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013.

“Sangat keliru kalau ada pihak yang mengatakan selama enam bulan masa kampanye, aturannya tidak ada. KPU sudah menetapkan sebelum tahapan kampanye dimulai, dan sudah disosialisasikan dengan semua penghubung parpol di KPU,” ujar komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis (1/8).

Mengenai pembahasan aturan kampanye dengan Komisi II DPR yang saat ini sedang berlangsung, Ferry menjelaskan, hanya tinggal pada beberapa item yang perlu direvisi. Diantaranya, pembatasan alat peraga kampanye, pencabutan sanksi terhadap pers dan penegasan pelarangan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye.

“PKPU Nomor 1 itu masih tetap berlaku sebagai payung hukum yang sah karena belum pernah dicabut. Hanya saja ada beberapa revisi yang akan kita lakukan seiring dengan dinamika yang berkembang untuk memperkuat aturan tersebut,” tegas Ferry.

Mengenai pemasangan alat peraga, sesuai pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2013 ditegaskan bahwa alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.

Ferry menambahkan, alat peraga inilah yang salah satunya dibahas sekarang. Pasalnya, dalam pembahasan terdahulu hal tersebut tidak muncul dalam PKPU. Ferry menegaskan semua aturan kampanya sudah tertuang dalam PKPU No 1 Tahun 2013 tersebut mulai dari pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media masa cetak dan elektronik, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

“Kegiatan lain itu misalnya acara ulang tahun partai, kegiatan sosial budaya, istiqhosah, tabligh akbar, kesenian, bazaar dan layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website dan bentuk lain yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mendapat dukungan,” katanya.

Editor: Afwan Albasit

Categories: KPU

Tagged in: Tags: