Pasangan Jokowi yang terbaik bagi PDIP

Berbagai survei calon presiden menunjukkan, Joko Widodo, kader PDIP yang kini jadi gubernur DKI Jakarta, selalu unggul dibandingkan dengan calon-calon lain. Tidak hanya mengalahkan Megawati yang tak lain adalah senior dan ketua umumnya, tetapi juga Prabowo Subianto yang selama ini berkibar paling atas.

Itu juga yang terjadi survei terakhir berjudul Trajektori Politik 2014. Ini adalah survei yang dilakukan internal PDIP untuk menguji elektabilitas beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diskenariokan oleh PDIP. Survei itu mengajukan empat skenario pasangan calon untuk dipilih masyarakat.

Hasilnya: skenario pertama, pasangan Mega-Kalla unggul atas Aburizal-Mahfud, tapi kalah oleh Prabowo-Hatta; skenario kedua, Jokowi-Pramono Edhie menang atas Prabowo-Hatta dan Aburizal-Mahfud; skenario ketiga, Mega-Jokowi menang atas Aburizal-Mahfud, tapi keok dari Prabowo-Hatta, dan; skenario keempat Jokowi-Promono Edhie tak hanya mengalahkan Prabowo-Hatta, tetapi juga Mega-Kalla.

Hasil survei trajektori itu menunjukkan dua hal: pertama, peluang Mega meraih kursi presiden tertutup oleh Prabowo; kedua, berpasangan dengan siapa pun Jokowi akan memenangi pemilihan. Di sinilah, hasil survei ini akan membantu Mega untuk menegaskan sikap politik: mengajukan Jokowi sebagai calon presiden.

Jika memang demikian kesimpulannya, pertanyaannya adalah: siapa calon wakil presiden pendamping Jokowi yang yang pas buat PDIP?

Bagi PDIP, soal pasangan Jokowi itu harus segera diputuskan, setidaknya sampai akhir tahun ini, mengingat pemilu legislatif digelar April 2014. Partai ini harus belajar banyak atas keterlambatannya memilih calon wakil presiden pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, yang berdampak pada minim persiapan sehingga mudah ditaklukkan lawan.

Jika PDIP bersikap pragmatis minimalis, pilihannya adalah calon wakil presiden bermodal besar, syukur-syukur calon itu berasal dari partai besar. Dalam posisi demikian Jokowi tak hanya didukung massa dari partai besar, tetapi PDIP juga punya modal cukup yang bisa digunakan untuk kampanye pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

PDIP juga bisa mengambil sikap pragmatis maksimalis. Di sini Jokowi dipasangkan dengan calon bermodal besar yang didukung partai besar dan menengah. Di sini PDIP mungkin tidak mendapatkan dana sebanyak yang pertama, tetapi dukungan massa banyak partai lebih menjamin kemenangan. Koalisi pencalonan lebih awal ini juga akan memudahkan penyusunan kabinet dan menjaga soliditas pemerintahan ke depan.

Jalur pragmatis akan meminimalisasi risiko politik PDIP, sebab kursi presiden sudah pasti di tangan, bahkan bisa berharap berlanjut periode berikutnya. Namun koalisi yang dibangun berdasarkan kalkulasi bagi-bagi kekuasaan itu akan menjebak PDIP dan Jokowi dalam politik transaksional, seperti yang terjadi selama ini.

Jika demikian, apa beda PDIP dengan partai politik lain, yang gagal mengakselerasi pembangunan bangsa akibat perangkap korupsi yang diciptakannya sendiri bersama partai politik lain? Pada titik inilah para elite PDIP harus mempertimbangkan jalur idealis, yaitu jalur yang melempangkan jalan bagi Jokowi dan PDIP untuk membawa bangsa dan negara ke arah yang benar, tanpa harus direpotkan oleh urusan transaksi politik.

Jalur ini penuh risiko, karena PDIP dan Jokowi bisa-bisa akan menghadapi koalisi semua partai politik, kondisinya hampir sama dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Yang jadi tantangan adalah perpolitikan nasional lebih kompleks dari perpolitikan lokal. Apabila di DKI Jakarta, Jokow-Ahok masih bisa mengatasi manuver-manuver politik DPRD, belum tentu Jokowi dan PDIP mampu menghadapi manuver DPR kelak.

Oleh karena itu jalur idealis ini mengharuskan PDIP menguasai sedikitnya 40% kursi DPR, sehingga jika pun berkoalisi dengan partai politik lain, PDIP masih bisa mengendalikan. Di sinilah PDIP harus memilih calon wakil presiden yang mampu menaikkan suara PDIP dalam pemilu legislatif. Siapa mereka? Yang jelas bukan calon dari partai politik.

Berdasarkan survei selama ini, di antara calon-calon dari partai politik, kecuali Prabowo, tidak ada calon yang elektabilitasnya melebihi elektabilitas partainya. Padahal Prabowo sendiri tidak mungkin jadi calon wakil presiden. Selain nama-nama yang sudah muncul, praktis tidak ada nama calon (wakil) presiden dari partai politik yang kuat. Persepsi masyarakat terhadap partai dan calonnya sudah sangat buruk.

Pilihan bagi PDIP hanya tinggal pada calon nonpartai, yang memang berpotensi besar menaikkan suara PDIP pada pemilu legislatif. Mengapa? Calon inilah yang akan menggerakkan mereka yang belum memilih atau swing voter untuk datang ke bilik suara. Mereka hendak memperkuat PDIP, karena hanya dengan itu mereka bisa menggantungkan harapannya pada Jokowi dan pasangannya. Jumlah mereka sekitar 40 persen.

Ingat saja, kemenangan Jokowi-Ahok juga disebabkan oleh hadirnya swing voter ke TPS. Kejadian serupa bisa dialami PDIP jika partai politik ini bisa menetapkan lebih dini pendamping Jokowi dari kalangan nonpartai yang masih muda dan punya reputasi hebat.

[tts]